Malaysia: Perawatan kesehatan yang aman dan terjangkau untuk semua penting dalam reformasi sistem kesehatan

“Reformasi sistem kesehatan nasional tepat pada waktunya. Pandemi COVID-19 telah merenggut hampir 32.000 nyawa di Malaysia dan terus menyebar lebih jauh, memperlihatkan kesenjangan kesehatan antara mereka yang memiliki akses ke sistem kesehatan dan mereka yang dikecualikan,” kata Kepala Misi Dirk van der Tak.

Sebagai organisasi kemanusiaan medis internasional yang mendukung komunitas terpinggirkan di Malaysia dengan layanan kesehatan primer, Doctors Without Borders telah menyaksikan secara langsung bagaimana terbatasnya akses ke layanan kesehatan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi ribuan orang, termasuk wanita hamil dari komunitas pengungsi dan pencari suaka yang mencari perawatan antenatal, antara lain kelompok rentan di Malaysia.

Karena ketakutan akan penangkapan dan penahanan, Doctors Without Borders telah menyaksikan para pengungsi dan pencari suaka tanpa dokumen UNHCR atau orang-orang tanpa identitas formal menunda perawatan medis, bahkan ketika mereka menghadapi kondisi yang mengancam jiwa. Ini karena Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan 10/2001 yang berusia 20 tahun yang mewajibkan staf kesehatan pemerintah untuk melaporkan orang yang tidak memiliki dokumen ke pihak imigrasi. SE itu tidak hanya menghalangi orang untuk mencari perawatan medis, tetapi juga mendorong staf layanan kesehatan untuk melanggar prinsip etik medis universal untuk tidak membahayakan pasien karena dengan melaporkan pasien yang tidak memiliki dokumen akan menyebabkan penangkapan atau penahanan terhadap mereka.