Tepi Barat: Pemerintah Israel semakin perketat kendali di tengah eskalasi konflik dengan Iran

“Selama seminggu terakhir, masyarakat di Tepi Barat semakin terkekang oleh kekuatan pendudukan, sementara dunia memalingkan muka. Ini harus dihentikan,” tegas Simona Onidi, Koordinator Proyek Doctors Without Borders di Jenin dan Tulkarem.  

Pada 13 Juni, saat eskalasi dimulai, otoritas Israel menutup semua pos pemeriksaan dan gerbang utama menuju Hebron selama empat hari. Penutupan ini memaksa warga yang membutuhkan perawatan medis untuk berjalan kaki melintasi wilayah, termasuk pasien dengan kondisi serius, yang harus menempuh jarak jauh sambil menghadapi risiko tertembak atau bahkan dilarang melintas sama sekali.  

“Pada 14 Juni, saya mencoba membawa saudara saya dari Bethlehem untuk pemeriksaan medis ke Hebron—perjalanan yang biasanya memakan waktu 25 menit. Namun, karena pembatasan baru dari otoritas Israel, semua pintu masuk dan keluar ditutup. Perjalanan itu memakan waktu tiga jam. Pada akhirnya, meskipun sangat sakit, saudara saya harus berjalan kaki melalui pos pemeriksaan yang ditutup, seperti banyak orang lainnya. Ini sangat berbahaya,” kata Oday Al-Shobaki, petugas komunikasi. 

Doctors Without Borders telah menghentikan layanan klinik keliling di Hebron dan Nablus yang sebelumnya menyediakan layanan kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan perawatan dasar, akibat penutupan pos pemeriksaan dan meningkatnya risiko keamanan. Di Jenin dan Tulkarem, kegiatan klinik keliling harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, hanya beroperasi pada hari-hari tertentu tergantung pada keberadaan militer Israel di desa-desa terdekat. Dalam banyak kasus, pasien hanya bisa mengakses layanan melalui konsultasi telepon. 

Operasi militer dan kekerasan dari pasukan Israel telah berlangsung selama bertahun-tahun di Tepi Barat. Tahun 2022 mencatat jumlah tertinggi kematian warga Palestina akibat kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel dan pemukim. Sejak Oktober 2023, tindakan kekerasan dan pembatasan oleh pasukan Israel meningkat secara drastis, termasuk pengetatan pergerakan, serangan militer, serta hambatan sistemik terhadap layanan dasar.  

Pada Januari 2025, militer Israel meluncurkan operasi ‘Iron Wall’ di bagian utara Tepi Barat, yang masih berlangsung hingga saat ini. Operasi tersebut mencakup pengosongan paksa kamp-kamp pengungsi lama dan mencegah kembalinya penduduk. Akibatnya, lebih dari 42.000 orang terpaksa mengungsi, kehilangan tempat tinggal yang layak, serta mengalami keterbatasan akses terhadap makanan, air, dan perawatan medis. 

“This latest wave of restrictions and violence over the last week, seems to be an opportunity for Israeli forces to entrench control, deepen the fragmentation of Palestinian communities and further the system that the International Court of Justice has described as amounting to racial segregation and apartheid. We urge third states to move beyond words of condemnation and put real pressure on Israeli authorities to end excessive force and lift movement restrictions blocking access to essential services and humanitarian aid, scaling up support for displaced and isolated communities across the West Bank.” Simona Onidi, project coordinator, Jenin and Tulkarem.

“Gelombang terbaru pembatasan dan kekerasan dalam sepekan terakhir tampaknya menjadi kesempatan bagi pasukan Israel untuk memperkuat kendali, memecah belah komunitas Palestina, dan melanggengkan sistem yang telah digambarkan Mahkamah Internasional sebagai bentuk segregasi rasial dan apartheid. Kami mendesak negara-negara ketiga untuk tidak hanya mengutuk tindakan ini, tetapi juga memberikan tekanan nyata kepada otoritas Israel untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan, mencabut pembatasan pergerakan, serta memastikan akses terhadap layanan dasar dan bantuan kemanusiaan. Dukungan juga harus ditingkatkan bagi masyarakat yang terpaksa mengungsi dan terisolasi di seluruh Tepi Barat,” ujar Simona Onidi.  

^{* Name changed}