Layanan penting seperti pengelolaan kamp pengungsi, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial di seluruh Tepi Barat juga berisiko mengalami destabilisasi akibat undang-undang ini. Kebijakan ini menciptakan preseden buruk bagi situasi konflik lain di mana pemerintah mungkin ingin menghilangkan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap tidak nyaman.
Selama berbulan-bulan, para pemimpin dan organisasi internasional, termasuk MSF, telah memberikan peringatan tentang potensi bencana dari undang-undang yang baru diadopsi ini. Namun, Israel memilih untuk melanjutkan langkah-langkah yang akan melemahkan bantuan vital, membahayakan nyawa warga Palestina, dan meningkatkan hukuman kolektif yang mereka hadapi.
Pemungutan suara ini menambah serangkaian hambatan fisik dan birokrasi yang tak ada habisnya yang diberlakukan oleh Israel untuk membatasi jumlah bantuan yang mencapai Gaza. Ini secara terang-terangan bertentangan dengan klaim Israel bahwa mereka memfasilitasi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
